Natuna dan Kedaulatan. Ini Kata Tokoh Pemuda!

Bagikan berita ini :

Pulau Natuna berada di Provinsi Kepulauan Riau dan berada dekat dengan Laut China Selatan.

Kawasan tersebut sampai saat ini menjadi sumber konflik antara kedaulatan Indonesia dengan China.

Diambil dari jurnal Konflik Kepulauan Natuna antara Indonesia dengan China (2017) oleh Butje Tampil, isu tersebut menguak setelah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengkritik peta dari China yang memasukkan daerah Natuna ke dalam wilayahnya.

Ahmad Erwinsyah Fauzi yang merupakan Tokoh Pemuda sekaligus pengamat politik menjabarkan pandangannya terkait Konflik Natuna. Disela-sela kesibukannya berhasil ditemui oleh tim redaksi hallobanten.com, berikut adalah hasil penyampaiannya.

“Kalo soal Natuna, mari sama-sama kita tengok dulu sejarahnya. Natuna sendiri adalah satu dari tujuh pulau dengan Ibu Kota di Ranai. Tahun 1957, Kepulauan Natuna masuk dalam wilayah Kerajaan Pattani dan Kerajaan Johor di Malaysia. Nah, pada abad ke-19 Natuna akhirnya masuk ke dalam kepenguasaan Kedaulatan Riau dan menjadi wilayah dari Kesultanan Riau. Natuna sampai saat ini masih menjadi jalur strategis dari pelayaran internasional. Jadi pas Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada Republik Indonesia yang berpusat di Pulau Jawa. Pada 18 Mei 1956, pemerintah Indonesia resmi mendaftarkan Kepulauan Natuna sebagai wilayah kedaulatan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)” ujar Pria berusia 24th ini.

Persoalan konflik beliau kembali menjelaskan.

“Kalo bicara soal konflik, sebenarnya Natuna ini diperebutkan oleh banyak negara. Contoh waktu tahun 1962-1966 Malaysia pernah menyatakan bahwa pulau ini sah milik mereka. Pada Era konfrontasi Malaysia tidak menggugatnya. Nah di tahun 2009 China melanggar Sembilan Titik ditarik dari Pulau Spartly ditengah Laut China Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya. Saat itu kan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memprotes langkah China melalui Komisi Landas Kontinen PBB.Di mana garis putus-putus yang diklaim China sebagai Pembaharuan peta 1947 membuat pemerintah Indonesia atas negara-negara yang berkonflik akibat Laut China Selatan.” Tambahnya.

Namun untuk persoalan Kedaulatan, pria kelahiran Tangerang, 20 April 1995 ini telah menegaskan kepada pemerintah pusat untuk bertindak tegas.

“Kalo soal kedaulatan, ya jelas No Kompromi” Ujarnya..

Semoga konflik tersebut bisa diselesaikan di tahun ini. (R/A)

Bagikan berita ini :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HALLOBANTEN.COM